Tangggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara - Mukti Fajar ND (Universitas Indonesia, 2009)
ABSTRAK Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility diahr secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomot +0 Tahun 2007 tentang perseroan 'ferbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkunga" hia"p Aan masyarakat disekitamya.Penelitian mengenai CSR di Indonesia ini dilakukan, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana sebaiknya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, wajib atau sukarela? . Kedua, bagaiian-a ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia? dan, ketiga, bagaimana masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia ?. Untuk analisis data menggunakan reflexive law theory. Teori ini digunakan mengatasi kebuntuan atas pendekatan hukum formal sebagai bentuk intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat (korporasi). Reflexive law theory mencoba mencari solusi atas keterbatasan hukum (limit of law) dalam mengatur masyarakat yang komplek secara efektif melalui self regulation dengan memberikan kewajiban korporasi untuk memberikan social reporting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan perbandingan hukum. Obyek penelitian ini adalah penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan; (1) Perusahaan Multi Nasional; (2) perusahaan Swasta Nasional dan ; (3) Badan Usaha Milik Negara. Narasumber penelitian ini adalah pihak yang berkompeten dari korporasi, wakil pemerintah dan wakil masyarakat (pengamat dan aktivis LSM). Analisis data dari penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan penelitian ini menyimpulkan : Pertama, CSR adalah aktivitas koorporasi yang bisa diwajibkan oleh hukum berdasarkan pada nilai moral dan etika dengan social reporting terhadap masyarakat. Kedua, konsep dun ruu.rg lingkup CSR yang sangat luas perlu dibuat pengaturan khusus tentang CSR yang memberikan otoritas bagi korporasi untuk mengatur dirinya sendiri (Setf regulainnl. Ketiga, bahwa masalah pengaturan dalam UUPM dan UUPT harus direvisi dengen konsep dan definisi CSR yang sama dan lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan.. Sumber pembiayaan sebaiknya tidak perlu ditentukan secara definitif kaiena CSR tidak selalu berkaitan dengan biaya. Pemerintah perlu memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi koorporasi yang melaksanakan CSR. Korporasi yang telah melaksanakan CSR dalam berbagai bentuk dan motifnya harus diapresiasi, tarena ada keterbatasan hukum untuk mengatur secara rigid hubungan korpoiasi dan masyarakat yang semakin komplek, sehingga apapun bentuk aktifitas korporasi yang bertujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat dianggap sebagai tanggung jawab sosiai perusahaan. p x 1 I I penar diset setia, lingl< Kan 198 Jawe berk kom Jum Key word : corpor(tte social responsibilie, social reporting, self regulation