Efektifitas kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat industri (Studi kasus implementasi program Tegal bisnis Kota Tegal). - Arif Zainudin (MIP 13 UMY 008, 2013)
EFEKTITITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDUSTRI (Studi Kasus Implementasi Kebij*kan Tegal Bisnis) ABSTRAK Otonomi daerah i{{ah ffielimpahkan kewenangan purat kepuda dseralL Setelalz diterapkan sistem olonomi tlaerah, maka daersh diberiktn kewerutngun dclam perencanaan pembangfrfi&n daer*h. Pemerintah kota Teg*t dalam meningkrstkan kesejalztelaan ffiasyarafuit irdurtri dan mengoptimalkan iwlastri beserta industri kecil menengclz rnener*pkan Kehtlakan Tegal Bisnis" Keb$akan Tegal Bisnis ini bernjuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri, membuka pekeryaan, dan meningkatkan iwestasi dsersh seklor iwlu,stri. Berdasurknn uraian per{elusan tersebat penelrti irzgin rnenget*hui eJbk$tas kzbryakan Tegi Bisnis yang telalz diterapkan semenjak lahun 2{}10 hingga 2012. Dalam. penelitian efektifitas kebijckan Teg*l Bisnis, peneliti mengpranakan metode penelitian yang bersifat mix method. Parameter dalam peneliti*tt ini ialah efektrfitas menurut pendapat Gibson. Gib,son meneranglc*n bahwa efekt$tas dapat diketolzui menggtmakan indikator produktivita,r, efi,rien, d*n tingkat kepuasan masyarakat terhad*p keb(akan Mako ketiga hsf it* dijcdikan parameter pengukuran eJektivitas Kebijaknn Tegal Bi*ni Berda,yarkan analisis peneliti didapati b*hwa tingkat produktivif*,r sebesar 4|a/e, efi,cien 30'%, dan tingkat kepuasan mnsy*rakat sebesar 2CI,796. Tot*l babat efektivitas kebijakan sebesar 95'/o, maka kebijak*n Tegal Bisnis dapat tlikatakan ufuhtf. Anal.isis yang telah dilahtkan oleh peneliti rnenyimpulkan bahrcn Kebijakan Tegal Bisnis "kldrf dalarn memberikan dar*pak positd kepad* masyarakat. Namun sistem pengelolaan senlril - sentrs indastri Kota Tegtf hefum ttptimuf dalam pengelolaannya selzinpg;a dapat ditingkat*an kembali agar pengrajin Kota Tegal dnp*t memasarkcn tanp* terbebani dengan ongkos penyew{r{}n lapak dagang. Kata Ktmci : Evoluo,si, Efelfiifitas, Kebijakan Publik xvil