Analisis implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit (Studi kasus peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 7 tahun 2009 tentang kemitraan pembangunan Perkebunan). - Jimmy Nasroen (MIP 13 UMY 018, 2013)
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan) Disusun Oleh: Jimmy N. 201 I 1040037 ABSTRAK Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasahan terkait kemitraan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan. perlu dilakukan analisis terhadap implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk menganalisis irnplementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pernbangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung (sttpplementary .factors) dan yang mengharnbat (re.sistor factors) keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif-. Lokasi penelitian dititikberatkan pada perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penelitian dilakukan rnelalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui telarik analisis deskriptif kualitatif dengan langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kornunikasi sudah berjalan dengan baik, namun masih terjadi berbagai kekurangan dalam implernentasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Kekurangan tersebut terjadi pada taktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya masih memiliki keterbatasan dalam hal stafl, infbrmasi, dan wewenang. Dari segi disposisi diketahui sikap staf yang berlugas n'rasih belui.n profesional dan tidak ada insentif bagi staf'. Dalan'r struktur birokrasi, SOP rnasih sebatas dalam hal penerimaan anggota, nanun belurn ada SOP yang jelas mengenai pelaskanaan kemitraan dan fragrnentasi. Masih terjadi kendala dari pihak perusahaan, seperti halnya masih ada per-usahaan yang belum rnenjalankan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang I(emitraan Pernbanguuan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Selain itu terdapat pula faktor sosial yang dapat rnengharnbat, yaitu belurn adanya kejelasan batas desa, sefta besamya f'ee kay.u yang dibebankan rurasyarakat pada pihak perusahaan. Faktor yang dapat rnendukung imperrentasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pernbangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan adalah kesiapan perusahaan untuk rrclakukan kcrnitraan. I(ata Kunci: analisis iurplementasi, percla, kcnritraau, pembangunan pcrllnian