Analisis implementasi sistem E-Procurement pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. - Rendra Setyadiharja (MIP 14 UMY 002, 2014)
Pengadaan Barang dan jasa rentan oleh korupsi. Untuk mengurangi praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa baik pada tingkat Pusat maupun daerah, maka Pemerintah menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, maka pengadaan barang dan jasa, harus menggunakan e-procurement, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi sistem e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang telah diadopsi tahun 2008. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pengaruh proses politik terhadap implementasi e-procurement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan di LPSE Provinsi Kepulauan Riau, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta pada perusahaan penyedia barang dan jasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner, wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pihak yang memahami secara detail bagaimana proses implementasi sistem e-procurement di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem e-procurement di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat efektif dengan nilai indeks efektivitas sebesar 3,27. Parameter yang memberi kontribusi terhadap efektivitas implementasi adalah tujuan dan tipe sistem website (3,33), regulasi (3,31) kejelasan perencanaan e-procurement (3,28), dukungan sumber daya manusia (3,27), efisiensi dan efektivitas (3,25), dukungan insfrastruktur merupakan paramater terendah dengan nilai 3,11. Pada tataran proses politik, imlementasi sistem e-procurement dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku oportunistik agent (22,42%), kejelasan informasi principal (16,87%), kejelasan informasi agent (15,37%), perilaku oportunistik principal (13,40%), mekanisme kontrak principal (13,04%), mekanisme kontrak agent (16,30%). Total pengaruh proses politik terhadap implementasi sistem e-procurement pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 97,40% yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sistem e-procurement pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. sementara sebesar 2,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya.