Konflik elit dalam kontestasi kekuasaan internal partai politik. - Rasid Pora (MIP 14 UMY 003, 2014)
Sebagai institusi politik dalam sistem demokrasi modern, tentunya partai politik akan mempertemukan banyak orang dengan memiliki beragam kepentingan dan persaingan politik. Karena Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, Sejauhmana kepentingan elit di DPW Partai Amanat Nasional (PAN)- Maluku Utara dalam kontestasi kekuasaan diinternal partai kedua, Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik di DPW Partai Amanat Nasional (PAN)-Maluku Utara dalam pergantian pimpinan Partai. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan sejauh mana kepentingan elit di DPW PAN Maluku Utara dalam kontestasi kekuasaan internal Partai serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik di DPW PAN-Maluku Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan mengunakan studi kasus (case studies) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamati kondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik elit di internal Partai Amanat Nasional dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Tarikan kepentingan yang bervariasi (pemilukada, pileg, dan pilpres) jelang pergantian ketua DPW PAN Maluku Utara adalah titik awal lahirnya embrio konflik ditubuh partai secara internal. Kedua, Penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari menguatnya sikap pragmatisme elit partai, seperti terjadinya perebutan kursi pimpinan partai, memanfaatkan posisi carateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN terhadap proses Muswilub. Ketiga, Konsekuensi logis atas konflik yang terbuka di internal partai adalah eksodusnya beribu-ribu kader partai (termasuk kader potensial) ke partai lain. DPW PAN Maluku Utara pun gagal kembali pada pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018 yang mengusung pasangan calon Muhajir-Sahrin. Hal lain yang juga ditemukan dari hasil penelitan ini adalah lemahnya politik akomodasi bagi Ketua Umum terpilih terhadap pihak yang kalah, sehingga eksistensi partai menjadi tergerus oleh menguatnya sikap antipati dari berbagai kalangan, termasuk pemilih atau masyarakat. Dalam konteks itulah, upaya penyelesaian konflik di DPW PAN Maluku Utara haruslah dilakukan dengan cara-cara yang santun dan elegan. Upaya winwin solution bisa dilakukan sepanjang masing-masing pihak (kubu) dapat secara baik menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan/atau konstitusi partai, tanpa sedikitpun menjadikannya sebagai dasar pembenaran atas kepentingan dan faksionalisme politik masing-masing kubu. Kata Kunci : Konflik Elit dan Kekuasaan