Analisis implementasi kewenangan Camat menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Syaini (MIP 14 UMY 004, 2014)
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Wewenang Camat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (studi pada Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara) Tentang bagaimana implementasi dalam hal kewenangan Camat di Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui factor apa saja yang menghambat wewenang camat di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pelimpahan wewenang camat dari Bupati ke kecamatan merupakan wujud dari pada sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam memperkuat struktur organisasi di kecamatan dan pelayanan yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun focus penelitian peneliti adalah Analisis Implementasi Wewenang Camat menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (studi pada kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas terdapat permasalahan yang terkait dengan wewenang camat diantaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelengaraan ketentram dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun temuan peneliti dalam implementasinya bahwa tugas tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kewenangan yang belum jelas, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang serta rendahnya SDM di kantor kecamatan. Adapun faktor– faktor penghambat diantaranya komunikasi yang tidak efektif, Sumber daya yang masih minim, disposisi dan struktur birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. agar kiranya pelayanan lebih optimal perlu adanya pembenahan pada kantor kecamatan Tanjung Selor dan kantor Kecamatan Tanjung Palas. Kata kunci : Kewenangan Camat, UU No 32 Tahun 2004, Organisasi Kecamatan