Kebijakan mutasi dan promosi pegawai negeri sipil Kabupaten Barito Selatan periode 2006-2011. - Ibrahim Jasdi (IPEM 14 UMY 098, 2014)
*98 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. dasar hukum yang digunakan PP nomor 13 tahun 2003 tentang pengangkatan pegawai negri sipil dalam jabatan structural sebagaiamana perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000. Pengangkatan pegawai negri sipil dalam jabatan structural antara lain dimaksud untuk membina karir PNS dalam jabatan structural dan kepangkatan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan hal tersebut maka penulis mengambil judul skripsi â€œ kebijakan Mutasi dan promosi Pegawai negri sipil di pemerintah daerah barito selatan pada periode 2006-2011â€. Skripsi ini merupakan studi deskriptif di pemerintah daerah kabupaten barito selatan yang melakukan kebijakan mutasi dan promosi kepada pegawai setempat. Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti tentang â€œ bagaimana pelaksanaan kebijakan mutasi dan promosi di pemerintah daerah kabupaten barito selatan pada periode 2006-2011 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengukur, memberikan gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan mutasi dan promosi pegawai negri sipil di pemerintahan daerah kebupaten barito selatan pada periode 2006-2011. Pengumpulan data yang dilakukan dilapangan tidak hanya dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, namun juga digabungkan dengan menggunakan teknik kuesioner guna memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mutasi dan promosi di pemerintahan daerah barito selatan dijalankan secara tidak profesional. Hasil ini didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai negri sipil dan hasil dari wawancara dengan beberapa aparatur narasumber yang ada dilingkungan pemerintahan daerah barito selatan. Faktor-faktor yang tidak profesional tersebut diantaranya : factor tidak maksimalnya peraturan dijalankan, factor kekuasaan, factor kekerabatan, factor suka dan tidak suka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelakasanaan kebijakan mutasi dan promosi di pemerintahan daerah barito belum mengarah kepada tidak profesionalnya pegawai dan mengakibatkan efektifitas maupun pelayanan tidak menjadi tujuan utama. Banyak yang mendapatkan kerugian dari apa yang telah dilakukannya kebijakan mutasi dan promosi dalam pemerintahan daerah di barito selatan. karena masih banyak praktik tak pantas yang dilakukan PNS untuk bisa mendapatkan jabatan. Kenaikan jabatan PNS memang terkadang tidak dinilai berdasarkan prestasi.