Implementasi kebijakan pengentasa kemiskinan Di Kabupaten Bantul tahun 2012. - Yan Arieandy (IPEM 14 UMY 108, 2014)
*108 Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun lebih dari 49,04% selama kurun waktu 4 tahun. Melalui program yang menjadi prioritas Pemerintahan Kabupaten Bantul adalah menurunkan Kepala Keluarga (KK) miskin sebesar 10 persen per tahun yang difokuskan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam meminimalisir angka kemiskinan, Pemerintah mulai menyiapkan program mulai yang sifatnya instan dan cepat seperti Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM), Bantuan Beras Miskin (Raskin) maupun yang sifatnya berkesinambungan seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Program Keluarga Harapan (PKH). Paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Implementasi pengentasan kemisikinan di Kabupaten Bantul menggunakan teori Edaward III. Sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, dan komunikasi dari model implementasi Edward III. Metode penelitian menggunakan campuran dari metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan angket/kuesioner dan dokumentasi dan teknik pengukuran dengan skala Likert. Penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi karena ada perpaduan analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Informan dari wawancara dan dokumentasi penelitian ini yaitu Kepala Bidang Bantuan Sosial Slamet Indarto, SH, Seksi Fakir Miskin dan Bencana Kasim, SE, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Rr. Rahayu Martiningtias, SH dan pihak terkait. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2012 telah telah sesuai pada peraturan Kementerian Sosial serta telah berjalan dengan baik.