Kinerja fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi tahun 2010 - 2013. - Randi Putra (IPEM 14 UMY 104, 2014)
*104 Kebijakan pemerintah derah di Kabupaten Bantul terdiri dari banyak bidang, program, dan kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, Pengawasan juga dilakukan oleh panitia khusus terhadap hal-hal yang khusus.. Mengingat bahwa pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah sangat luas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi pada pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengawasan DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi periode tahun 2010-2013 dan bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi periode tahun 2010-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis.Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh, diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan DPRD Kabupaten Bantul terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi yang dilakukan DPRD belum efektif. Ini disebabkan karena: Pada kegiatan antisipasi, DPRD belum mampu melakukan analisa dan kajian terhadap usulan kegiatan yang diajukan eksekutif., sehingga hasil pembahasan tidak mengarah pada substansi tindakan antisipasi. Pada kegiatan operasional, DPRD tidak memiliki strategi pengawasan dan prioritas permasalahan, sehingga banyak permasalahan penting tidak teratasi. Seperti misalnya kemacetan pada dana-dana investasi. Pada kegiatan evaluasi, DPRD hanya membandingkan in put dengan out put, tanpa memperhatikan out come dan impactnya, sehingga saran-saran yang disampaikan tidak mampu memberikan feet back bagi perbaikan kebijakan. Kinerja pengawasan DPRD Kabupaten Bantul terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi. Kinerja Pengawasan DPRD belum optimal. Hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu menyerap keinginan masyarakat, yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat-surat pengaduan. Banyak surat pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, Tata Tertib DPRD masih sering dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD an Minimnya jumlah kegiatan pengawasan yang dilaporkan DPRD kepada publik. Kesimpulan penelitian terkait proses pengawasan DPRD Kabupaten Bantul terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi yang dilakukan DPRD belum efektif. Saran dalam penelitian ini diharapkan DPRD Kabupaten Bantul mulai melakukan analisa dan kajian terhadap setiap rencana kegiatan yang diajukan eksekutif. Diharapkan DPRD Kabupaten Bantul menetapkan strategi dan skala prioritas dalam melakukan kegiatan pengawasan. Setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bantul diharapkan hasilnya dilaporkan secara terbuka kepada publik, misalnya melalui radio atau media massa dan jumpa pers.