PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PENINGKATAN HAK DI KABUPATEN SLEMAN - Gabbro Wikana Sastra (FH 14 UMY 092, 2014)
*92 Perubahanhak guna bagunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik ini permasalahannya sangatlah luas antara lain mengenai tanah untuk RSS dan RS yang sedang dibebani Hak Tangungan yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertahanan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah yang kemudian rumah ini lebih dikenal dengan sebutan Rumah Negara Golongan III, dan tanah untuk rumah tinggal lainnya yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 jo. Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 19998 1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.