HAMBATAN IMPLEMENTASI MoU HELSINKI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA - Zulhilmi (MHI 15 UMY 001, 2015)
Perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM telah terwujud dalam MoU Helsinki membawa harapan baru bagi Aceh. Persoalannya Pasca kesepakatan MoU Helsinki sama sekali tidak memberikan tahapan rekonsiliasi yang kongkrit. Sehingga proses rekonsiliasi tersebut terhambat karena sebagian para Mantan kombatan yang sama sekali tidak diperhatikan dalam proses DDR. Hal ini, memiliki peluang munculnya kelompok-kelompok kriminal baru. Hal tersebut dipengaruhi pada pelaksanaan DDR yang tidak efektif sehingga terjadinya kesenjangan sosial. Proses DDR sendiri dilakukan tidak memiliki data yang akurat. Selanjutnya dalam proses pembentukan KKR komitmen dari kedua pihak yaitu pemerintah Indonesia dan GAM sampai saat ini belum terealisasi. Padahal upaya rekonsiliasi Damai harus dilakukan hingga tuntas oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Pembentukan KKR sangat penting dalam mengupayakan tuntasnya kasus pelanggaran HAM di Aceh agar lebih baik Hal tersebut menyebabkan terjadinya Hambatan dalam pelaksanaan MoU Helsinki. Hambatan tersebut sebenarnya merupakan sebuah dimensi kesepakatan yang memiliki kelonggaran pada saat MoU Helsinki disepakati. Hal ini menjadi hambatan pada pelaksanaan MoU Helsinki pasca Damai. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Konsolidasi yang kuat antara sesama Mantan GAM, segera melakukan pembentukan KKR di Aceh, dan komitmen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia dalam implementasi Butir-Butir MoU hingga tuntas.