TATA KELOLA KEBIJAKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG MAISIR(PERJUDIAN) DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH - Muh Fikar (MIP 15 UMY 001, 2015)
Judul Penelitian ini adalah Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Tata Kelola kebijakan Qanun Nomor 13 ahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaen Gayo Lues dengan bagitu kita mengetahui tujuan kebijakan tersebut, kemudian mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan sejauhmana pula keterlibatan LSM; (2) Mengungkapkan peran lembaga pelaksana Qanun Nomor 13 Tahun 2003, dengan begitu kita mengetahui peran masing-masing lembaga dan mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga penyelenggara kemudian hubungan dengan masyarakat dan LSM. Penelitian ini mengunakan pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi masyarakat, LSM dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 tahun 2003 serta hubungan antar lembaga pelaksananya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamati kondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaten Gayo Lues dengan mendokumentasikannya. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 belum berjalan dengan baik, karena dalam proses pelaksanaan kebijakan Qanun tersebut dilapangan belum adanya interaksi yang melibatkan masyarakat secara utuh, belum adanya hubungan sama sekali dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedua, upaya yang dilakukan Pemerintah mengikut adilkan masyarakat dengan cara membentuk (PPSK) dan juga hanya tiga kecamatan yang dibentuk dari sebelas jumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Qanun ini belum memberikan perubahan secara signifikan terbukti masih terjadinya perjudian di tengah-tengah masyarakat seperti sabung ayam dan judi togel. Ketiga, Hubungan antar lembaga pelaksana Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 dilapangan belum ada satu peraturan, qanun Kabupaten maupun MOU yang mengatur hubungan kerja, ketiga lembaga ini seperti berjalan sendirisendiri tanpa adanya koordinasi. Keempat, Nilai ke islaman sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Gayo Lues dengan hukum adatnya di setiap kampung, dengan adanya lembaga Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Serta Mahkamah Syariah kemudian pembentukan PPSK seakan-akan menghilangkan peran Hukum Adat itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan: Pertama, lembaga pelaksana mengikut adilkan masyarakat dan LSM secara aktif di segala proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 ini. Kedua, agar Pemerintah Daerah Gayo Lues dalam hal ini Bupati Gayo Lues membentuk PPSK diseluruh kecamatan yang berjumlah sebelas kecamatan dan menerbitkan Surat Instruksi Bupati tentang Tindak Lanjut Surat Keputusan Nomor: 451/414/2009 Tanggal 22 juni 2009 tentang pembentukan PPSK. Ketiga, Hubungan antar lembaga tersebut bisa di tetapkan melalui Peraturan Bupati atau MoU antar ketiga lembaga tersebut disertai dengan butir-butir kesepakatan kemudian diketahui oleh Bupati Gayo Lues. Keempat, lembaga pelaksana kebijakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Serta peran masyarakat di PPSK.