PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK - Ika Lusiati Swandini (FH 15 UMY 013, 2015)
*13 Kasus mengenai penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin lama menjadi permasalahan yang rumit. Anak selayaknya tidak masuk dalam penjara, karena pemenjaraan bukanlah penyelesaian terbaik bagi anak. Maka anak yang melakukan tindak pidana dilakukan penyelesaian dengan proses diversi. Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian dengan jalan atau proses diversi terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban mengenai sejauh mana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidanak anak dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh polisi, jaksa, dan hakim dalam penerapan diversi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis dan empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari informan melalui wawancara. Meskipun dalam penelitian ini menitik beratkan pada data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, dalam hal ini bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini merumuskan bahwa proses diversi dilaksanakan dengan musyawarah oleh anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Proses diversi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Apabila mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan diversi diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, jika diversi gagal maka dilanjutkan ke proses peradilan pidana biasa di tingkat selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak antara lain, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal yang tetap, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terbuka dan berbelit-belit dalam menjelaskan kronologi kejadian, korban dan atau keluarga korban atau walinya tetap menginginkan proses peradilan pidana biasa dan mengesampingkan proses diversi, pada saat proses diversi berlangsung terdapat salah satu pihak yang tidak menghadiri, ganti rugi yang diminta oleh pihak korban dan atau keluarga atau walinya terlalu besar dan memberatkan pihak anak dan atau keluarga atau walinya, hasil kesepakatan diversi tidak memuat sanksi apabila kesepakatan diversi diingkari, dan orang tua atau wali dari anak pelaku tindak pidana tidak peduli dan tidak menghadiri proses diversi.