ANALISIS KELEMBAGAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Prayogi Ayudia Putra (IPEM 15 UMY 110, 2015)
*110 Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan pengakuan Keistimewaannya dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Bidang kelembagaan menjadi salah satu topik kewenangan keistimewaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam perdais. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diberlakukannya UU keistimewaan. Objek penelitian pelaksanaan UU keistimewaan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis.