KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2013-2014 - Erman Putra (IP 15 UMY 254, 2015)
*254 Penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman sangat mutlak diperlukan bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait penegakan Perda adalah jumlah Perda pada suatu daerah sangat banyak sementara jumlah anggota Satpol PP terbatas dan tidak menguasai keseluruhan Perda yang ada. Pada akhirnya lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi sorotan dalam kinerja Satpol PP karena terkesan tidak bertindak sesuai dengan tupoksi kerjanya dalam penegakan perda itu. Bahkan Satpol PP terkesan hanya aktif dalam pengamanan aksi unjuk rasa saja, sedangkan untuk upaya penegakan perda yang mendatangkan PAD, sangat lamban. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan Peraturan Daerah Tahun 2012-2014? Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah Tahun 2013-2014 Hasil penelitian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah Tahun 2013-2014 sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya penegakan peraturan daerah dan pemberian sangsi terhadap pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Sleman. Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Faktor yang menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah Tahun 2013 adalah terbatasnya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan Perda, belum tersedianya data pelanggaran Perda yang valid dan akurat, belum tersedianya SOP penegakan Perda antara Satpol PP dengan SKPD teknis, terbatasnya dana untuk pelaksanaan penegakan Perda secara keseluruhan dan kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.