KAJIAN PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN HUKUM ISLAM - Devi Nurmansyah (FH IH 15 UMY 093, 2015)
Masalah pornografi semakin memperihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinaan, perkosaan maupun pembunuhan.Orang-orang yang menjadi korbannya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi masih banyak yang masuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang dikenal akan tetapi juga diantara pelaku masih mempunyai hubungan darah. Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang sarat dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam dan bagaimana perbandingan bentuk Sanksi Tindak Pidana Pornografi ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer. Hasil penelitian perbandingan bentuk sanksi tindak pidana pornografi menurut hukum pidana Indonesia adalah hukuman denda dan pidana penjara minimal yaitu 6 bulan dan maksimal 12 tahun sebagai mana diatur dalam Pasal 4-12 Undang-Undang Pornografi. Di dalam hukum Islam adalah hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya.Pandangan hukum Islam tentang zina bukan hanya salah seorang pelakunya mempunyai ikatan perkawinan tapi juga kedua pelaku belum melakukan pernikahan dan dilakukan sama-sama suka. Hal ini berbeda dengan hukum positif menerapkan hukuman zina apabila salah seorang pelaku mempunyai ikatan pernikahan, akan tetapi hukum positif tidak bisa menjerat pelaku apabila dilakukan atas dasar suka samasuka dan keduanya belum menjalin ikatan pernikahan. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12