Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966 - 2003 - Panggabean, Henry Pandapotan (LIBERTY, 2007)
Fungsi pengaturan MA tersebut telah diatur dalam sistem pengadilan melalui Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 32 UUMA memberikan fungsi pengawasan tertentu terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan Pasal 79 UUMA melengkapi isi Pasal 32 UUMA yang menentukan : "Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini".