IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGATASI KRISIS AIR AKIBAT KEMARAU (Peraturan Bupati Bantul no 66 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya - Hidayat (IPEM 15 UMY 279, 2015)
*279 Permasalahan air di Indonesia sangat kompleks. Bagaimana tidak, kota-kota besar yang ada di Indonesia masih banyak yang mengalami krisis air seperti yang kita dengar di media masa dan surat kabar termasuk di kabupaten bantul Yogyakarta padahal Gubernur kabupaten bantul telah membuat Perbub no 66 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui hasil hasil perubahan yang telah terjadi di Kabupaten Bantul setelah adanya Perbub no 66 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan realitan dan teori yang berlakudengan menggunakan deskriptif. Pengguna metode kualitatif lebih sesuai karena dapat memberikan karena dapat memberikan fenomena secara rinci terutama terkait dengan tema peneliti sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunaka data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung dari primer. Hasil dari penelitain sebagai berikut dalam pengelolaan air yang dilakukan dinas Sumber Daya Air dengan melakukan pembangunan saluran irigasi diseluruh kabupaten Bantul, seperti pembangunan jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, peningkatan pengelolaan irigasi, perbaikan sarana dan prasaranan irigasi, rehabilitasi pasca bencana, dengan adanya hal diatas Dinas SDA melakukan pembinaan kepada lembaga sosial GP3A ( Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Pemakai Air ) untuk lebih cerdas dalam menggunakan air, dengan melakukan pembagian jatah air di setiap kecamatan, memberi pembinaan kepada petani tentang pola tanam yang harus dilakukan disaat musim penghujan dan musim kemarau sekaligus pembinaan agar tidak membocorkan saluran irigasi. Dengan demikian Dinas SDA melakukan perawat saluran irigasi dan pintu air agar dapat terjaga dan dapat digunakan dalan jangka waktu panjang, sehingga ini menghasilkan dampak yang sangat baik terhadap masyrakat dan kinerja Dinas SDA. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Krisis Air Akibat Kemarau melalui Peraturan Bupati bantul no 66 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air sudah efektif. Namun masih ada sedikit hambatan dalam pengelolaanya seperti kurangnya SDM, kurangnya anggaran, kurang adanya kesadaran dari masyrakat. Dari penelitian ini, penulis memberi rekomendasi terhadap Dinas Sumber Daya Air, yaitu Penambahan regenerasi SDM, perlunya sosialaisasi intensip dari dinas SDA terhadap masyarakat dalam penggunaan air irigasi, perlunya pengaturan pola distribusi air pada sektor pital pada masyarakat