ANALISIS SIKAP POLITIK ANGGOTA DPRD DIY DALAM MENANGGAPI WACANA SUKSESI KEPEMIMPINAN DI KERATON YOGYAKARTA TAHUN 2015 - Muhammad Quranul Kariem (IPEM 15 UMY, 2015)
Latar Belakang dari penelitian ini secara garis besar adalah karena merespon kondisi politik lokal yang terjadi, mengenai pengangkatan GKR. Pembanyun menjadi Puteri mahkota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningratoleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal itu menjadi suatu polemik yang menimbulkan sisi pro dan kontra di berbagai kalangan, khususnya pada DPRD DIY. Selaku pemegang mandat rakyat, anggota DPRD DIY seharusnya mampu menanggapi kondisi yang terjadi, salah satunya adalah wacana suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta, yang berpotensi akan bertabrakan dengan Undang – Undang Keistimewaan DIY, perihal syarat tata cara pengisian jabatan Gubernur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap politik anggota DPRD DIY dalam menanggapi wacana suksesi kepemimpinan di Keraton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai sikap politik di tujuh fraksi yang ada di DPRD DIY mengenai wancana suksesi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil data dengan wawancara dari narasumber Ketuaatau Wakil Ketua fraksi – fraksi partai politik dan Wakil Ketua DPRD DIY periode 2014 – 2019 serta menggunakan data sekunder sebagai pendukung yaitu draf pandangan akhir fraksi mengenai raperdais nomor 2 tahun 2015.Teknik analisa sata dalam penelitian ini adalah menginterpetasikan data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Penelitian ini membahas mengenai sikap – sikap politik yang dimiliki setiap fraksi mengenai wacana suksesi Kepemimpinan yang ada di Keraton. Hasilnya, adalah bahwa fraksi – fraksi di DPRD DIY terbelah menjadi tiga pihak, yaitu pihak pro terhadap wacana suksesi dengan kondisi saat ini, pihak kontra terhadap wacana suksesi dengan kondisi saat ini, dan pihak yang belum menentukan sikap secara tegas. Sikap itu dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah cara pandangan fraksi terhadap paugeran keraton, peraturan perundangan – undangan, dan adanya pengaruh dari faktor – faktor eksternal.Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra, menjadi pihak yang mendukung Wacana suksesi kepemimpinan di Keraton dengan kondisi saat ini. Sedangkan Fraksi PAN, Fraski Persatuan Demokrat, Fraksi Kebangkitan Nasional menolak wacana suksesi kepemimpinan di Keraton dengan kondisi saat ini. Sementara Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar masih ‘cair’ dalam hal ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi sikap dari beberapa fraksi dan juga adanya perbedaan yang tajam mengenai cara pandang fraksi terhadap peraturan perundang – undangan dalam merespon wacana suksesi di Keraton, hal itu dapat menimbulkan potensi ‘konflik’ politik di masa mendatang. Saran dari penetian ini, agar regulasi regulasi kewenangan Sultan sebagai raja dan sebagai Gubernur, dibuat agar tidak ada lagi ‘wilayah abu – abu’ dalam kewenangan Sultan, dan seyogyanya DPRD mempunyai cara pandangan yang tegas dalam peraturan perundangan – undangan. Kata Kunci : Suksesi Kepemimpinan, DPRD DIY, Fraksi, Keistimewaan