ANALISIS SIKAP POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL - Kiki Riski Nabela (IPEM 15 UMY 478, 2015)
*478 Negara Demokrasi mempunyai masing-masing lembaga yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan yang mandiri, meskipun di antara lembaga-lembaga tersebut masih mempunyai keterkaitan dan dianjurkan untuk saling mendukung dan bekerjasama. DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah diharapkan dapat mengerti mengenai apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penilaian Kualitas Kinerja Lembaga DPRD dianggap penting untuk dilakukan karena selain sebagai suatu Lembaga yang mempunyai pengaruh penting dan besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama menjelaskan kemampuan DPRD dalam mengoptimalkan fungsinya dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat dan juga mewujudkan aspirasi masyarakat secara nyata. Penelitian dilakukan di kawasan Kabupaten Bantul dengan permasalahan perihal DPRD Kabupaten Bantul, hal tersebut untuk mempelajari sejauh mana Kualitas Kinerja Anggota DPRD Bantul mengenai fungsinya dalam Kualitas Kinerja Anggota DPRD Bantul dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Bantul (dilihat dari Sikap Politik yaitu Menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab). Selain itu juga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas kinerja DPRD Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan fungsi dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat Bantul. Metodelogi penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber dari DPRD Bantul yaitu anggota Komisi D dan telaah sumber literatur berdasarkan analisa kualitatif. Secara umum, kualitas kinerja DPRD Bantul dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat sudah cukup baik. Wawancara diambil dari anggota Komisi D dan juga masyarakat. Hal ini ditunjukan dari beberapa aspek penilaian: (1) menerima dari pelaksanaan fungsi, DPRD telah melakukan semaksimal mungkin untuk menerima aspirasi masyarakat dengan menampung dan menerima semua aspirasi sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat; (2) dalam hal merespon, kemampuan DPRD perlu lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang telah ditampung dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sudah sesuai dengan harapan; (3) menghargai, sikap sudah cukup bagus, dikarenakan adanya sikap untuk memperjuangkan aspirasi dengan mendiskusikan aspirasi tersebut; (4) bertanggungjawab, dari proses sudah cukup bagus, dikarenakan adanya tindakan yang cepat dalam memproses aspirasi yang bersifat mendesak dan menyangkut kehidupan seseorang dan kepentingan masyarakat umum. Dari kendala yang ada yaitu, Undang-undang yang berlaku dan ketersediaan anggaran. Dan juga kurangnya kesadaran yang tinggi dari pihak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang sangat diperlukan oleh