PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA - Kurniatul Mudhofar (AKT 16 UMY 011, 2016)
Desentralisasi fiskal berarti pelimpahan kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menggali potensi ekonomi, salah satu pelimpahan wewenang yang penting yaitu pelimpahan kewenangan dalam hal keuangan, hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan terkait dana perimbangan yang ditransfer dari pusat ke daerah-daerah. Penelitian ini untuk menguji apakah desentralisasi fiskal dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mengukur akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah digunakan hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampel dalam penelitian ini yaitu 698 pemerintah daerah periode 2012-2013, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa desentralisasi fiskal, kinerja dan moderasi kinerja terhadap ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas dan moderasi terhadap kemandirian daerah tidak berpengaruh. Kata Kunci : akuntabilitas, desentralsasi fiskal, pemerintah daerah, efektivitas, kinerja