ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014 - Fitria Muthmainnah (EKPI 16 UMY 130, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 dan menentukan apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan share dan growth. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder adalah 2010-2014 Laporan Keuangan Daerah pada 33 provinsi di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Timur menduduki tingkat kemandirian peringkat pertama dengan nilai rata-rata 69,64%. Pada ratarata rasio efektivitas diatas terlihat bahwa terdapat beberapa provinsi yang termasuk dalam kriteria cukup efektif yaitu provinsi Sulawesi Tenggara dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 98,77% dan Bengkulu dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,77%. Pada rasio Efisiensi, provinsi yang menduduki peringkat pertama adalah provinsi DKI Jakarta dengan rasio efisiensi sebesar 94,67% termasuk kategori kurang efisien. Rasio Keserasian Belanja ini menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum sama. Terbukti dari Provinsi Tertinggi Rasio Belanja tidak Langsung yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Tertinggi pada Rasio Belanja Langsung. Dari peta kemampuan keuangan dalam metode kuadran, terlihat bahwa pada 33 provinsi masih banyak pada kuadran III dibandingkan Kuadran lainnya. Terlihat bahwa share lebih tinggi sedangkan growth lebih rendah. Pada Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), di Indonesia masih berada pada skala indeks 0,30 dan diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Provinsi di Indonesia dengan kemampuan keuangan rendah. Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.