KELEMBAGAAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS) DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI KEBUDAYAAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - M Khotman Annafie (MIP UMY, 2016)
Sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di daerah mengalami perubahan dari sentralistik ke sistem yang desentralistik. Sistem desentralisasi di Indonesia di wujudkan dengan otonomi daerah. Di samping memberikan otonomi daerah, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah Otonomi untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional. Salah satu daerah yang memperoleh kewenangan khusus tersebut adalah D.I Yogyakarta ditandai dengandisahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta.Salah satu kewenangan khusus Provinsi DIY adalah dalam bidang kebudayaan. Diantara kelima unsur Keistimewaan DIY, unsur kebudayaan merupakan salah satu hal yang terpenting mengingat selama ini DIY dikenal dengan Kota Budaya.Guna mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut maka membutuhkan lembaga. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kelembagaan otonomi khusus dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik wawancara dan dokumentasi.Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga Otsus yang terdiri dari Dinas KebudayaanDIY. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pilar regulatif dalam penelitian ini diukur dengan indikator adanya aturan atau Perda yang berkaitan dengan nilai kebudayaan, sanksi dan monitoring.Regulatif sebagai faktor pendukung pelaksanaan nilai-nilai budaya mampu mendorong semua elemen dalam lembaga dan juga kelompok masyarakat agar mengaplikasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.Pilar normatif dalam penelitian ini diukur dengan evaluasi dan kewajiban serta tanggung jawab.Evaluasi dalam kelembagaan Otsus bidang Kebudayaan telah dilakukan dengan mengeluarkan Perda tentang pelestarian Budaya di DIY.Guna melaksanakan kebijakan maka lembaga Otsus bidang Kebudayaan memiliki tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya seperti 1) Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan; 2) pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta; 3) pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten; 4) pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY. Sementra itu pilar cultural dapat dilihat dari budaya lokal, kategori, tipikasi dan skema lembaga. Budaya lokal yang diadopsi dalam pemerintahan di DIY adalah budaya hamemayu hayuning bawana. Nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi hamemayu hayuning bawanakemudian tersusun dalam budaya pemerintahan SATRIYA. SATRIYA di maknai sebagai watak ksatria