Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia - Adami Chazawi (Raja Grafindo Persada, 2016)
Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di Era Orde lama maupun pada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada Era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidak mampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh karena itu dalam tahun 1999 diundangkanlah UU No. 31/1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20/2001 sebagai pengganti UU No. 3/1971.