IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 - Danang Septianto (FISP IP 16 UMY 296, 2016)
Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Badan Kepegawaian Daerah DIY merupakan salah satu aparatur birokrasi di DIY yang telah menerapkan SKP sejak tahun 2014 sebagai sebuah sistem untuk mengetahui kerja para pegawainya. Dalam pelaksanaan SKP ini titik berat penilaian ada di SKP yang mempunyai rasio 60%, dan penilaian perilaku yang hanya mempunyai rasio 40%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SKP dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan SKP di BKD DIY Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan SKP di BKD DIY. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan SKP di BKD DIY secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pegawai telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tahapan SKP yang terdapat di PERKA BKN No 1 Tahun 2013, diantaranya: (1) penyusunan SKP,(2) persetujuan SKP,(3) pelaksanaan uraian tugas, dan(3) penilaian kinerja PNS. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan SKP di BKD DIY diantaranya: (1) komunikasi, BKD DIY melakukanya dengan sosialisasi setiap 4 kali dalam satu tahun,(2) sumber daya, masih kurangnya SDM dan juga sarana dan prasarana, sehingga ini akan menghambat pelaksanaan SKP,(3) hubungan antar organisasi, BKD DIY berkerjasama dengan BKN, sehingga bisa melakukan koordinasi apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan SKP,(4) karakteristik agen pelaksana, para pelaksana sudah menjalankan tahapan SKP sesuai SOP yang ada,(5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ,dukungan sudah dilakukan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan SKP,(6) desposisi implementor, para pelaksana berusaha mengatasi hambatan yang dialami oleh individu masing-masing. Dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi, antaralain: (1) belum sepenuhnya para pegawai di BKD DIY paham akan pelaksanaan SKP,(2) kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan SKP, (3) masih kurangnya Sumber Daya Manusia.