KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH INDONESIA - Kenang Masyita Ratri (HI 16 UMY 175, 2016)
*175 Perdagangan orang bukan lagi menjadi peristiwa yang asing untuk dibahas. Wanita dan anak – anak merupakan korban yang paling banyak dijadikan objek perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus perdagangan terbanyak. Indonesia memiliki Undang – Undang mengenai perdagangan orang yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta membentuk lembaga koordinasi yaitu Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk dari eksistensi Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional dan melindungi warga negaranya dari kejahatan perdagangan orang karena kejahatan tersebut dianggap mengancam Human Security Indonesia dan menjadi salah satu perwujudan cita – cita Bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang 1945. Faktor lain yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan berkaitan dengan Norma – Norma yang berlaku di Indonesia mengenai perdagangan orang.