IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BERDASARKAN UU NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015) - Reza Gufron Akmara (IPEM 16 UMY 245, 2016)
Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Anggaran Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahannya. ADD berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Selain dari APBD, saat ini dengan merujuk kepada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber ADD berasal dari APBN yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa setelah terbitnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Khususnya pada proses penerapan dana Desa dari mulai pencairan dana tersebut sampai dengan laporan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2015. Jadi penelitian ini melakukan analisis data melalui Dokumen yang berkaitan dengan dana Desa tahun anggaran 2015 dan keterangan dari aparatur Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul setelah penerapan dari UU No 06 tahun 2014 berlaku. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015, total anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T. Total keseluruhan anggaran Pendapatan Desa Poncosari pada tahun anggaran 2015 adalah Rp. 2.571.142.344 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah). Pendapatan dari Dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah senilai Rp. 2.249.787.036 (Dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) Pelaksanaan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul pada tahun Anggaran 2015 dapat dikatakan belum maksimal. Hasil penelitian didapatkan bahwa Proses penyaluran Alokasi Dana Desa pada tahun Anggaran 2015 terlambat dicairkan. Pencairan ADD baru turun ke Desa pada bulan Agustus 2015. Dalam Pelaksanaan program prioritas tidak berjalan secara maksimal, dari total belanja Desa Poncosari pada tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 2.571.142.344 terdapat SiLPA sebesar Rp. 910.000.000. Faktor penghambat dari pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2014 adalah dari segi komunikasi. Informasi yang didapatkan oleh Aparatur Desa Poncosari menimbulkan kesalahan interpretasi, hal ini karena dirasakan oleh mereka sosialisasi yang dilakukan kurang masif. Konsistensi informasi yang didapatkan terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Poncosari. Hal lainnya adalah aparatur Desa Poncosari merasakan adanya kesulitan dalam melaksanakan SOP dari Undangundang tersebut