ANALISIS TERHADAP KINERJA ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 - 2015 - Fajri Suryo Saputro (IPEM 16 UMY 264, 2016)
Pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sintang merupakan salah satu program prioritas. Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sintang telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Selama tahun 2014 â€“ 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Sintang nomor 41 tahun 2008. Rumusan masalah penelitian ini adalah â€œBagaimana kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya selama tahun 2014 â€“ 2015, apakah telah mencapai hasil yang optimal ?â€. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi deskriptif yaitu suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistemik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah dengan menganalisis data hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang, hasil observasi dan pengkajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2014 â€“ 2015 sudah baik tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Aspek-aspek kinerja yang belum optimal antara lain pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi : belum dapat melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, belum melaksanakan Standard Pelayanan Minimal, tata kelola kearsipan belum terlaksana dengan baik, kegiatan seksi perfilman belum terlaksana secara maksimal, dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan objek wisata belum dapat dilaksanakan di semua potensi objek wisata. Pada aspek pengawasan juga belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pada aspek pelaporan masih ada kelemahan dan kekurangan terutama pada pembuat dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi; usulan penambahan pegawai dan anggaran; rapat koordinasi instansi terkait perlu ditingkatkan; dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sangat diperlukan.