TATA KELOLA DANA ALOKASI DESA (Studi Participatory Governance dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014) - Ardwika Laksita Dewi (IPEM 16 UMY 248, 2016)
Proses terbentuknya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana alokasi desa dalam hal ini perlu adanya ketelatenan dan kejujuran dalam penggunaan dana tersebut supaya tidak terjadi penyelewengan dana dari berbagai pihak yang bersangkutan. Pengelolaan DAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa lainnya yang diatur melalui APBDes. Terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDes. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan DAD dalam pasal 8 ini untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus). Pada prinsipnya tata kelola pemerintahan di Desa Sidorejo ini sekedar memanfaatkan aturan-aturan pemerintah yang sudah di buat di dalam Perda maupun Perbub dan sedemikian rupa berupaya untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Keterlibatan masyarakat di Desa Sidorejo sangat bagus, semua elemen masyarakat disini ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di Desa Sidorejo. Dalam hal pembuatan kebijakan seperti RPJMDes, APBDes, dan dalam hal gotong-royong semua elemen masyarakat terlibat. Pada proses pembuatan kebijakan masyarakat dari proses awal sampai proses penetapanpun masyarakat dilibatkan. Masyarakat di Desa Sidorejo sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam program gotongroyong