EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU Study Kasus: Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Tual Tahun 2009-2014 - Krisna Rettob (IPEM 16 UMY 259, 2016)
Penelitian ini berawal atas dasar alasan teoritis melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang mengisyaratkan bahwa adanya evaluasi yang dilakukan setelah minimal 5-7 tahun berjalanya Kota Tual sebagai daerah otonom baru. Selanjutnya adalah alasan teknis yang mengharuskan adanya pengawalan kinerja pemerintahan, mengingat minimnya media sehingga diperlukan perhatian lebih dalam mengawasi pemerintah. Selain daripada itu, penelitian ini sebagai refleksi atas tuntutan masalah pendidikan yang mendorong lahirnya pemekaran wilayah. Untuk mengetahui bagaimana perumusan masalah yang dikemukakan, penulis menggunakan metode penilitian deskriptif kualitatif, jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi dengan teknik analisa data analisa kualitatif, untuk mengukur masalah pendidikan berdasarkan katagori Tenaga Pendidik (Guru), Infrastruktur dan Pengadaan Alat Tulis, Tingkat Melek Huruf dan Partisipasi Pendidikan serta angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pendidikan pada wilayah Kota Tual sebelum pemekaran sangat memprihatinkan terutama fasilitas infrastruktur yang tidak memadai, tenaga pendidik seadanya yang kemudian berakibat pada rendahnya angka melek huruf serta minimnya partisipasi pendidikan oleh masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan yang dipadukan dalam kerangka teori Gibson denga katagori Produktifitas, Efisien serta Kualitas Pelayanan ditemukan bahwa permasalahan pendidikan di Kota Tual selama periode 2009-2014 semakin meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan sampai pada tingkat melek huruf yang mencapai 69,91% dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan hingga 99.70%. Hal tersebut didasarkan pada langkah pemerintah yang berupaya melakukan sosialisasi pendidikan sampai pada wilayah-wilayah terpencil sekaligus adanya terobosan pendidikan anak usia dini, sehingga mendorong kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil mengenai pentingnya dunia pendidikan, meski harus di akui bahwa angka putus sekolah juga terlampau tinggi. Sementara untuk efektivitas waktu pemerintah belum mampu menjalankan sesuai perencanaan hal tersebut disebabkan karena kondisi geografis serta minimnya sumber daya manusia dalam proses perencanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya pemekaran wilayah Kota Tual sebagai daerah otonom baru membawa perubahan yang cukup signifikan khusunya bidang pendidikan mulai dari tenaga pendidik, infrastruktur dan pengadaan alat tulis serta tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan telah dijalankan secara produktif, berkecukupan yang kemudian mengangkat kualitas pelayanan pendidikan, adapun permasalahan efektifitas waktu akibat kondisi geografis, diharapakan pemerintah Kota Tual segera mengadakan transportasi laut milik pemerintah guna menunjang aktifitas antar kecamatan disisi lain diharapkan pemerintah meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam bidang perencanan dan sosialisasi pendidikan agar mampu menekan angka putus sekolah. Kata Kunci : Otonom Baru, Pemekaran, Evaluasi Kinerja, Pendidikan.