PERSEPSI POLITIK ETNIS (Studi Kasus Masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah) - Okky Rahman (IPEM 16 UMY 225, 2016)
Jatuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, pembentukan hukum tentang desentralisasi adalah untuk memperkuat identitas politik di Indonesia. Indonesia berusaha untuk mengadopsi sistem demokrasi dan otonomi baik pemerintah daerah maupun pusat. Demokrasi juga muncul masalah sosial dan politik, di mana situasi politik cenderung terfragmentasi dalam identitas etnis. Etnis yang biasa digunakan oleh kelompok elit untuk memobilisasi kekuatan politik dari kelompok mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap politik, dalam hal budaya dan perspektif sosial. Asumsi peneliti adalah perbedaan budaya dan kondisi sosial membangun pranata sosial. Secara teoritis, regulasi sosial mengenai ideologi, agama, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan, budaya dan norma sosial akan menimbulkan konflik sosial dan stereotip etnis. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi dan sumber data kualitatif yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, untuk mengidentifikasi beberapa faktor penting yang memengaruhi persepsi politik masyarakat Mendawai. Hipotesis dari penelitian ini adalah etnis sangat memengaruhi persepsi politik di masyarakat. Etnisitas dianggap sebagai dasar dari komponen penting untuk pengambilan kebijakan, seperti antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, politik uang, rentan dipengaruhi, dan partai-partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kata Kunci: Persepsi, politik, etnis dan politik identitas.