IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN - Elzica Kumalasari (IPEM 16 UMY 284, 2016)
Skripsi ini mengambil judul â€œImplementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2015â€. Latar belakang masalah penelitian ini adalah untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan untuk memenuhi kebutuhan korban yang mengalami kekerasan serta untuk menghindari pelanggaran HAM yang sering terjadi pada saat ini. Sehingga untuk mempertahankan Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten peduli HAM maka diperlukan adanya payung hukum yang mampu melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah menggambarkan, melukiskan atau mendeskripsikan fakta dalam implementasi yang diteliti sesuai dengan keadaan terkini. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data primer dan sekunder. Hasil pembahasan dari Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2015 belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pelaksanaannya P2TP2A belum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat terhadap sosialisasi yang pernah dilakukan. Selain itu, P2TP2A belum dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris sehingga wewenang dan tanggung jawab seorang kepala dan sekretaris dilimpahkan kepada 2 orang staf saja serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan. Akan tetapi, para pelaksana kebijakan yang termasuk didalamnya jejaring penanganan korban kekerasan sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan serta mendukung sekali dalam pelaksanaan P2TP2A ini. Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa jaringan yang sudah terjalin dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berjalan dengan baik, tetapi sosialisasi yang pernah dilakukan belum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat kulon progo. Selain itu, kendala dalam pengimplementasian perbup ini juga pelayanan yang masih lambat karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Untuk itu, diharapkan pihak jejaring maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2TP2A ini dapat mengatasi permasalahan pada anggaran dan sumber daya, sehingga P2TP2A Kabupaten Kulon Progo dapat berkesinambungan dan menjadikan lembaga P2TP2A ini sebagai Pusat Layanan Utama dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender.