STRATEGI PEMERNTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN (Studi Kasus : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014) - Beni Okto Priyadi (IPEM 16 UMY 249, 2016)

(untitled)
Sesuai dengan Peraturan Mentri social RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah termasuk bagian dari PMKS. Anak jalanan yang seharusnya masih mendapatkan hak pendidikannya dan bermain selayaknya anak yang hidup normal seusianya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Disini penulis mengangkat permasalahan dari judul â€œStrategi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani anak Jalanan tahun 20112014â€. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara sistematis dari situasi, pelayanan, program, penyediaan informasi tentang kondisi masyarakat atau gambaran mengenai sifat dan isu-isu tertentu. Untuk teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi serta wawancara. Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakrta dalam menangani anak jalanan sudah cukup baik, terbukti di tahun 2011 sampai 2014 jumlah anak jalanan cendrung menurun. Namun dibalik keberhasilan mengurangi jumlah anak jalanan, Dinas Sosial dituntut tidak sekedar mengurangi jumlah anak jalanan tapi mengentaskan anak jalanan setuntas-tuntasnya dari Kota Yogyakarta. Setelah peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peneliti menyimpulkan, Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melalui Pendekatan personal terhadap anak jalanan dan mengacu pada Perda No 6 Tahun 2011 dan Pergub No 31 Tahun 2012. Solusi yang diberikan peneliti untuk aspek komunikasi dan sosialisasi peraturan lebih ditingkatkan lagi dan Perlunya menjalin kerja sama antara Kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk melakukan pemasangan cctv ditempattempat