PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA PADA PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DI PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0639/PDT.G/2014/PA.YK - Ayudia Vicky Rachmasari (FH PDT 16 UMY 057, 2016)
Di Indonesia terdapat empat lembaga peradilan yang memiliki wewenangnya sendiri dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang masuk dalam ruang lingkup peradilan agama yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sengketa yang terjadi antara konsumen dengan peerusahaan pembiayaan sesuai kasus pada Putusan Perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. diselesaikan melalui jalur litigasi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan akad murabahah dengan jaminan fidusia di PT. Al-ijarah Indonesia Finance dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutusan perkata perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli dibidang hukum perdata, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini telah menjawab seluruh permasalahan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui pengadilan agama dengan upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan agama. Gugatan ini diajukan atas dasar pembiayaan konsumen dengan akad murabahah termasuk kedalam kegiatan ekonomi syariah, dengan demikian masuk kedalan ruang lingkup peradilan agama. Analisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk Hakim tidak mempertimbangkan tentang isi akad murabahah yang pada klausula penyelesaiannya di selesaikan di pengadilan negeri. penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang 50 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, telah melanggar ketentuan Pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sebab yang halal, yang menjadikan batal demi hukum. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jaminan, Fidusia, Murabahah