PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - Ahmad Ali Akbar (FH IH 16 UMY 049, 2016)
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Tepat 3 ( tiga ) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU dituntut independen dan non-partisan. Atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undangundang