PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA GORONTALO TAHUN 2015-2016 - Nurdiansyah Abdussamad (FH HTN 16 UMY 012, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019 serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019 dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta beberapa pegawai sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019 sudah benar menurut aturan yang berlaku. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2014-2019 antara lain: faktor penghambat untuk membuat suatu peraturan daerah di Kota Gorontalo ialah perundang-undang diatasnya tidak sampai kepada penjelasan lebih lanjut. Contoh, ada undang-undang keluar, kemudian undang-undang ini sebagai payung hukum DPRD. Didalam undang-undang itu ada bahasa-bahasa yang harus dijelaskan lebih teknis lagi. Peraturan pemerintah harus ada PP dibawah Undang-Undang, PP ini terkadang turunnya agak lama bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Sementara kebutuhan dari pembentukan perda itu membutuhkan akselerasi atau percepatan agar supaya perda yang menjadi inisiatif DPRD segera dibuat. Namun karena payung hukum diatasnya belum menjelaskan secara detail, ini yang menyebabkan faktor penghambat bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kata kunci: Pelaksanaan, fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo