ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SAMOTA (TELUK SALEH, PULAU MOYO DAN GUNUNG TAMBORA) TAHUN 2015. - Muhaidin (MIP UMY, 2016)
Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah dan pengembangan kawasan strategis lainnya. Agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan secara maksimal kawasan-kawasan strategis tersebut, maka pemerintah harus pandai melakukan inovasi-inovasi kebijakan pembangunan. Memaksimalkan pembangunan di sektor pariwisata adalah salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan. Namun, tidak semua kebijakan pembangunan selalu bersandar pada pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, hal itu bisa disebabkan oleh muncunya gejala-gejala negatif dari penerapan otonomi daerah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip good governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan kawasan wisata SAMOTA. Dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip good governance, sebagai instrument untuk memahami aktivitas kebijakan atau program serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengembangan pariwisata melalui beberapa program seperti Festival Moyo dan pengadaan tanah, telah melaksanakan prinsip-prinsip goog governance. Meskipun harus diakui masih terdapat beberapa kelemahan seperti pada indikator partisipatif dan efektivitas program pengadaan tanah. Faktor pendukung pelaksanaan good governance adalah kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa (Eksekutif dan Legislatif) melakukan check and balances. Sedangkan faktor penghambatnya adalah penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan good governance yang belum terlaksana secara maksimal karena masyarakat kurang menghormati prosedur hukum yang berlaku.