PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl & PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2014/PTA.Yk) - Wahyu Suryandani (FH PDT 16 UMY 033, 2016)
Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri yang beragama Non Islam atas suaminya yang menikah lagi tanpa izin adalah pokok dari penelitian ini. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menikah lalu melakukan perceraian dan menikah lagi. Hal tersebut menjadi polemik ketika proses perceraian dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl serta dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA.Yk. Kasus tersebut muncul ketika suami menceraikan istrinya di Pengadilan Negri Bantul dengan cara curang dan licik yaitu dengan memalsukan alamat istri sehingga istrinya tersebut tidak mengetahui jika telah terjadi perceraian yang diputus verstek. Istri tersebut lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan selama proses tersebut masih berlangsung, suaminya cepat-cepat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain. Atas dasar putusan Peninjauan Kembali yang putusannya menyatakan hubungan suami istri itu masih sah, sang istri lantas mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas suaminya dan wanita lain tersebut. Guna menyelesaikan kasus tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dasarnya adalah hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, oleh Penulis dianalisis menggunakan metode Preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumen inilah yang digunakan Penulis untuk menentukan benar atau salah atau bagaimana seyogyanya menurut hukum mengenai suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, sudah benar bahwa Hakim memutus untuk dibatalkannya perkawinan kedua suami dengan wanita lain karena melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasar pula pada putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa suami istri tersebut masih sah. Penelitian ini dapat menjadi solusi dimana akan lebih baik bila akan melakukan perceraian ataupun hendak beristri lebih dari seorang hekdaknya dengan cara yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentunya dapat memperkecil kemungkinan kasus pembatalan perkawinan saat melangsungkan perkawinan berikutnya. Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan