PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN/ATAU KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA - Aan Dwi Saputra (FH Hukum Pidana 16 UMY 103, 2016)
Sistem hukum Negara-negara di dunia memiliki banyak persamaan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu kewaktu. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang disalahgunakan oleh sebagian besar kaula muda di Indonesia masih mengalami pro-kontra. Diantaranya mengenai perlindungan hukum terhadap Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyebab penyalahgunaan Narkotika ini sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya Narkotika. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum narkotika bertransformasi menjadi salah satu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan dianggap sebagai seuatu kejahatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu apa saja bentuk-bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik juga melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan yang ada dalam tindak pidana narkotika adalah rehabilitasi. Dalam prosesnya sebelum dilakukan rehabilitasi pecandu dan/atau korban bisa mendapatkan perlindungan hukum lainnya seperti mendapatkan penasehat hukum, penempatan dalam lembaga rehabilitasi selama proses persidangan. Rehabilitasi terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahguna Narkotika dapat diterapkan melalui Putusan Pengadilan dan pelaporan diri kepada Institusi Penerimaan Wajib Lapor (IPWL) dimana dengan penerapan Rehabilitasi tersebut, seseorang yang menjadi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika diharapkan dapat sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika baik secara fisik maupun psikis dan mereka dan tidak dituntut pidana. Dapat disimpulkan bahwa dengan menempatkan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika pada panti rehabilitasi untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan maka semua hal yang menyangkut kebebasan dan hak asasi manusia serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dapat terpenuhi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pecandu, Korban, Penyalahgunaan dan Narkotika