Peran Panitia Pengawas Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Bantul - Muhammad Febry Ramadhan (FH HTN 16 UMY 042, 2016)
Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tetap berjalan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwas Pilkada). Panwas Pilkada dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode empiris kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu devisi pengawasan dan devisi penanganan pelanggaran Panwas Kabupaten Bantul untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan, penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang menyangkut dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian mengenai peran Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam mendorong terciptanya Pilkada yang demokratis khususnya di Daerah Kabupaten Bantul.Panwas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada sehingga dapat menciptakan suasana Pilkada yang adil dan bersih. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan di berbagai tahapan Pilkada seperti melakukan pengawasan pada tahapan pra pencalonan, pencalonan, kampanye, masa tenang, dan pemutakhiran data. Panwas dalam melakukan pengawasan setidaknya menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan baik dari Pasangan Calon Bupati, pemilih, dan/atau masyarakat itu sendiri. Kata kunci : pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul Tahun 2015