Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi-Parlementer (Gava Media, 2005)
Hubungan antara birokrasi publik dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi cintaï¿½ dan benciï¿½ antara disiplin ilmu politik dan administrasi publik. Relasi panas dingin ini secara menarik kemudian digambarkan sebagai paradigma ilmu administrasi publik oleh Nicolas Henry (1992). Pada dataran praktis, terutama kalau kita mengambil kasus di Indonesia, hubungan antara birokrasi publik dan politik juga menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan. Sejak jaman Orde Lama sampai Orde Baru hubungan antara birokrasi publik dan politik ternyata juga diwarnai oleh semangat cintaï¿½ dan benciï¿½. Semangat ini yang kemudian merusak hubungan Soekarno-Hatta karena ketidaksepatakan mereka tentang hal ini. Sebab, Hatta ingin birokrasi yang profesional untuk mengisi kemerdekaan sementara Soekarno ingin birokrasi juga harus dilibatkan dalam gerakan politik (revolusi nasional) yang dianggapnya belum selesai. Pada era Soeharto, sebagai pengaruh idiologi developmentalism yang dianutnya, hubungan antara birokrasi publik dan politik ditandai oleh upaya mensterilkan birokrasi publik dari pengaruh politik. Dengan semangat netralitas birokrasinya, birokrasi hanya dipandang sebagai mesin untuk mencapai target-target pembangunan.