Hukum Pemerintahan Daerah : Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa - WAHIDIN SAMSUL (Pustaka Pelajar, 2013)
Indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. Permasalahan mendasarnya adalah menemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. Pertama mengakomodasikan bentuk NKRI yang sudah final. Hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unikatif, atau serba satu. Refleksi dari hal ini adalah adanya Pemerintah Pusat. Kedua, dalam hal ini otonomi yang berarti kemandirian, mengharuskan akomodasi konkret dari realitas di Daerah. Refleksinya adalah Pemerintahan Daerah. Buku ini menggambarkan pergerakan pendulum tersebut, yang tentunya menjadi pelajaran sangat berharga bagaimana merumuskan format otonomi daerah yang sesuai, dan tidak menggerus eksistensi NKRI . Gambaran tersebut secara rinci bisa dicermati berdasarkan ketentuan UU, yang lahir semenjak tahun 1945 sampai dengan pengaturan terakhir yaitu UU No 12 Tahun 2008. Format otonomi daerah itu tentu belum final, dan bahkan tidak akan pernah final. Merumuskan format otonomi daerah yang baru, tentu harus didasarkan pada pembelajaran atas otonomi daerah yang sudah berlalu. Rekam jejak dari format otonomi dimaksud dapat disimak dalam buku ini.