ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA - Wais Al Qarni (IPEM 14 UMY 190, 2014)

(untitled)
Pengentasan kemiskinan sudah menjadi agenda global hampir semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Dalam hal ini penulis mengambil kasus di Kota Yogyakarta. Fenomena kemiskinan yang ada di Kota yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah diatasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya alokasi dana APBD yang di anggarkan untuk Dinsosnakertrans kota Yogyakarta. Hal inilah yang membuat penulis mengambil judul ini, penulis ingin melihat seberapa besar anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah kota yogyakarta dan seberapa besar peran Dinsosnakertrans dalam berjuang untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, mengingat alokasi dana APBD yang di anggarkan hanyalah 1,06% pada tahun 2012 dan 1,04% pada tahun 2013. Pada penelitian ini, penulis mengambil teori tentang anggaran, bailk itu anggaran umum maupun anggaran daerah, kemudian teori perintah daerah terkait dengan adanya hubungan antar keduanya, serta permasalahan akut yang ada di Kota Yogyakarta yaitu kemiskinan. Setelah peneliti melakukan penelitian, baik itu di Dinsosnakertrans selaku dinas yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini, maupun di BAPPEDA dan di Dinas DPDPK (Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah) selaku Dinas yang terkait dengan permasalah sosial, penulis dapat menyimpulkan bahwa, salah satu hal yang sangat penting untuk pengentasan kemiskinan adalah anggaran. Pada kasus ini, penulis masih melihat kurangnya anggaran pemerintah Kota Yogyakarta untuk Dinsosnakertrans yang notabenya merupakan instansi/Dinas yang sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta. Dalam hal ini, terkait dengan besar atau kecilnya jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta.