ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KOTA TERNATE (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Ternate) - Wahyudi Barmawi (MIP 15 UMY, 2015)
Pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif guna membangun bangsa dan Negara yang berperadaban dinamis. Adanya PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar dimaksudkan agar percepatan dan pemerataan pendidikan kesegala arah dapat diwujudkan dengan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kota Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Ternate, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Ternate. Sementara itu, teori yang dipergunakan yaitu implementasi kebijakan yang merujuk kepada pandangan Grindle dan Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar di Kota Ternate belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dalam merespon permasalahan yang terjadi di sekolah. Masih banyaknya tenaga honorer dibeberapa sekolah, 1 bangunan sekolah dipergunakan 2 sekolah secara bergantian, dan bangunan perpustakaan yang berada di SMPN 12 Pulau Moti belum diperbaiki karena terkena abrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan wajib belajar di Kota Ternate belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar adalah faktor disposisi. Faktor disposisi yang paling menentukan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kota Ternate