KOMUNIKASI PENYULUHAN DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi deskriptif kualitatif Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri periode 2014) - Muhammad Wahda Fuad (IlKom 15 UMY 381, 2015)
*381 Penelitian ini berusaha menganalisis proses komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membina anak-anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Anak Mandiri pada tahun 2014. Latar belakang masalah dari komunikasi penyuluhan ini karena terjadinya peningkatan angka anak jalanan di Yogyakarta membuat Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada anak jalanan dengan melakukan komunikasi penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengubah perilaku, mengajarkan sesuatu, memotivasi, dan usaha untuk menyebarluaskan hal-hal yang baru kepada masyarakat, sehingga mereka tertarik dan berminat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses komunikasi penyuluhan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membina anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri pada tahun 2014 dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam komunikasi penyuluhan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dan permasalahan yang mungkin dihadapi dengan cara melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengajarkan dan memotivasi anak-anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri untuk tidak kembali lagi turun bekerja dijalanan, namun terdapat beberapa kekurang, yakni pendekatan individu komunikasi dan pesan persuasif yang disampaikan oleh komunikator dikatakan belum efektif untuk dapat merubah perilaku dan sikap dari khalayak, dan juga tidak adanya evaluasi dari pihak penyelenggara komunikasi penyuluhan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.