Pemekaran Daerah Dan Kinerja Birokasi Daerah Evaluasi Kinerja Daerah Otonom di Provinsi Riau - Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. (AIPPTM, 2013)
Pergeseran prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi telah mendorong daerah, baik tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran wilayah. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut di Provinsi Riau telah di bentuk satu provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota dan yang terakhir pada tahun 2009 yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif yang bisa dilihat dari analisis data PDRB non-migas 2005-2009. Indikasi secara umum penyebabnya adalah karena penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diluar minyak dan gas bumi adalah sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.Pemekaran daerah belum memberikan pengaruh positif terhadap kemandiri keuangan daerah, hal ini ditujukkan dari kemampuan fiskal semua kabupaten/kota di Provinsi Riau yang masih tergantung pada pemerintah pusat dan kapasitas penciptaan pendapatan diluar minyak dan gas bumi, yakni penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang masih rendah. Pemekaran daerah telah mempercepat upaya peningkatan kuantitas pelayanan publik, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Namun belum diikuti dengan kualitas pelayanan terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur jalan dan jembatan