IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2014 - Gunawan Saputra (IP FS UMY 2016, 2016)
Dalam menjalankan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran dari Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Penataan Strutktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara? Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode dokumentasi, unit analisis dalam penelitian ini para pejabat Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lombok Utara. Dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan tahapan dalam pembentukan suatu organisasi. Dalam proses pelaksanaannya terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu: Pertama Tahap Persiapan adalah tahapan pembentukan tim yang akan melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan mempersiapkan dokumen dasar hukum untuk Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Kedua Tahap Perumusan adalah tahapan merumuskan dasar hukum perundang-undangan menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan Perumusan Struktur Organisasi yang baru, dan Ketiga Tahap Pelaksanaan adalah tahap implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun menjadi Peraturan Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara adalah (1) Kewenangan yang dimiliki Daerah Lombok Utara dalam membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah, (2) Keuangan yang dimiliki Daerah merupakan penunjang dalam proses berjalannya organisasi, sehingga membuat keuangan memiliki pengaruh terhadap proses Penataan Struktur Organisasi, dan (3) Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Daerah khususnya Lombok Utara masih kurang sehingga mempengaruhi Proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Proses Penataan Struktur Organisasi yang saat ini telah berlangsung nantinya bisa menjadi sebagai pelajaran dan acuan untuk pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan Struktur Organisasi yang lebih baik. Untuk mendapatkan suatu Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baik perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar bisa membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan Daerah dan masyarakat.