PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 - Singgih Dwi Narko (IPEM 16 UMY 250, 2016)
Skripsi ini mengambil judul â€œPemberdayaan Gelandangan dan Pengemis oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakaerta Nomor 1 Tahun 2014â€. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Gelandangan dan Pengemis menjadi masalah di Kota Yogyakarta terlihat dari jumlah Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan kembali tercatat sebanyak 274 jiwa pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 300 jiwa. Hal ini dapat dijadikan salah satu pengukuran tingkat keefektivitasan pemberdayaan yang dilakuakan oleh pemerintah selama ini belum maksimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah kota Yogyakarta berdasarkan peraturan daerah daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil pembahasan dari pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 belum dilaksanakan secara maksimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dikarenakan pelayanan 24 jam setiap harinya sehingga penanganan Gelandangan dan Pengemis di UPT Panti Karya belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana seperti, belum adanya ruang isolasi untuk kelayan yang berpenyakit menular, sumber air bersih yang tidak layak digunakan dan kurangnya dukungan serta dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan terkait Gelandangan dan Pengemis seperti, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang berperan penting dalam menyelsaikan masalah serta menjalankan program pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat mengakses pendidikan agar mendapatkan pendidikan yang layak, dan pihak masyarakat yang diharapkan ikut membantu pencegahan terjadinya pergelandangan dan pengemisan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan beberapa kendala di atas, perlu adanya penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya dukungan dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Adanya kejelasan tanggung jawab dari pemberi pelayanan kesehatan juga menjadi hal yang penting dalam menigkatkan pelayanan serta pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.