PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011-2015 - Dwi Agung Nugroho (IPEM 16 UMY 289, 2016)
Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan permasalahan ini pada tahun 2011 sampai dengan 2015 masa jabatan Hj. Badingah, S.Sos, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan peran pemerintah wajib mencegah pernikahan usia dini dengan terobosan mencanangkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegaha Pernikahan Usia Anak dan melaksanakan beberapa program khusus untuk pembangunan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini kemudian penulis ingin mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul serta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan investigasi dengan bertatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian yang berkaitan dengan karya tulis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu dengan suatu gejala yang terjadi di masyarakat dan digambarkan bentuk praktek dan mekanismenya. Didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Setelah dilakukan penelitian penulis mengetahui beberapa hal terkait program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yaitu program Kabupaten Layak Anak menggandeng Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai badan khusus pembantuan tugas bupati dalam bidang pembverdayaan masyarakat dan keluarga. Kemudian melaksanakan program Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yaitu rencana program gagasan dan kegiatan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 yang di tujukan kepada jajaran pemerintah yang ada di tiap kecamatan, termasuk program ini juga akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayan. Selain itu KUA juga melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Kecamatan, Puskesmas, Polri di beberapa sekolah tingkat SMA dan SMP. Didukung pula oleh nota kesepakatan pencegahan pernikahan usia anak. Pergaulan bebas, pengawasan orang tua, teknoligi informasi, putus sekolah, dan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul. Dari uraian analisis yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2011-2015 mampu melakukan pencegahan dengan baik meskipun penurunan angka pernikahan dini di tiap tahunnya tidak begitu siknifikan, mengingat implementasi kebijakan dan program juga masih berlangsung di masyarakat. Upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat juga masih terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.