IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTERIAN AGAMA ( Studi kasus pada penerapan prinsip transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen - Panca Setya Wardani (IP FS UMY 2016, 2016)

(untitled)
Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang penerimaan Negara bukan pajak adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemenag untuk merevisi peraturan pemerintah yang sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004. Peraturan ini dibuat untuk menetapkan besaran biaya yang harus dibayarkan calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahnnya baik di dalam KUA maupun di luar KUA. penelitian ini mengambil judul â€œIMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTRIAN AGAMA ( Studi kasus pada penerapan prinsip transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama di Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta )â€. Skripsi ini berusaha menjawab pemasalahan yaitu bagaimana prinsip transparansi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pakem dalam mengimplementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam impelementasinya. Penelitian ini menggunkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang menjadi unit analisisnya adalah pelaksana kebijakan dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Pakem beserta pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan fakta bahwa bahwa penerapan pinsip transparansi pada implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari variabel-variabel tentang transparansi yang ada sudah terpenuhi, mulai dari Akses informasi kebijakan dan pelayanan publik, Ketepatan informasi yang tersedia, Kejelasan informasi yang disampaikan, Kecepatan penyampaian informasi, Sikap aparatur, Keterbukaan aparatur terkait pembiayaan dan Mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi sebenarnya lebih cenderung mengarah kepada faktor ekonomi yang ada pada masyarakat di Kecamatan Pakem. Namun sebenarnya hal ini bisa saja diatasi jika masyarakat bersedia melangsungkan pernikahannya di dalam KUA karena tidak akan dikenakan biaya. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka, ada hal yang masih harus diperbaiki oleh aparatur KUA Kecamatan Pakem, yaitu dari segi sarana dan prasarana agar dioptimalakan agar mesyarakat merasa lebih nyaman jika melaksanakan pernikahannya di dalam kantor.